Jakarta, CNN Indonesia – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jambi mencatat sebanyak 1.181 dari 8.236 Tempat Pemungutan Suara (TPS) rawan dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020.
TPS rawan ini paling banyak berada di Kabupaten Batanghari dengan 253 TPS. Kemudian Kabupaten Tanjungjabung Barat 213 TPS dan Kabupaten Muarojambi 168 TPS.
Koordinator Divisi Pengawasan, Humas, dan Hubal Bawaslu Jambi, Fachrul Rozi mengatakan terdapat enam indikator kerawanan TPS. Di antaranya, memiliki sejarah pelanggaran dengan jumlah tinggi, menjadi wilayah atau domisili pasangan calon, tim kampanye, dan relawan.
“DPT bermasalah atau tidak akurat. Kemudian pemilihnya tidak banyak di rumah pada hari pemungutan suara,” kata Fachrul, Sabtu (5/12).
Selain itu, kata Fachrul, lokasi TPS sulit dijangkau pemilih, hingga TPS berada di daerah yang dilanda bencana alam atau gangguan keamanan.
Fachrul mengatakan sejarah kerawanan di beberapa TPS terdapat di Kota Sungaipenuh, Kabupaten Tebo dan Batanghari. Sedangkan beberapa TPS yang mengalami bencana alam banjir, seperti di Kota Jambi, Kabupaten Batanghari, Tanjungjabung Timur, Tebo, dan Kerinci.
“Kami menemukan akses jalan menuju TPS tidak bisa ditempuh dengan kendaraan roda empat atau dua. Hanya bisa menggunakan jalur laut. Lokasi TPS sangat jauh,” katanya.
Lebih lanjut, Fachrul menyebut beberapa TPS juga tak terdapat fasilitas internet dan jaringan atau sinyal yang memadai.
“Pada hari pemilihan juga kami dapatkan bahwa terdapat beberapa pemilih yang tidak berada di tempat,” ujarnya.
Menurut Fachrul, beberapa daerah yang menjadi tempat tinggal pasangan calon dapat mengakibatkan terjadinya intimidasi. Bawaslu juga masih menemukan pemilih yang belum melakukan perekaman data, sehingga terancam tak bisa memilih.
“Sebagian Suku Anak Dalam (SAD) tidak bisa memilih karena tidak masuk dalam DPT,” ujarnya.
Hari ini, merupakan masa kampanye terakhir Pilkada 2020. Setelah itu, kontestasi politik elektoral lima tahunan tersebut masuk masa tenang selama tiga hari, 6-8 Desember. Pemungutan suara sendiri berlangsung pada 9 Desember mendatang.
(epu/fra)
