viralmedia.id
H Toha yang terkenal sebagai Tokoh Masyarakat (Tomas) Musi Banyuasin (Muba) dan juga menjabat sebagai Manager di BUMD Petro Muba, audiensi ke Polda Sumsel untuk mencari solusi mengatasi permasalahan minyak rakyat yang selama ini dikelola secara ilegal.
Kapolda Sumsel Irjen Pol A Rachmad Wibowo SIk menerima Toha dengan didampingi Karo Ops, Dirintelkam, Kabid Humas dan Plt Ditreskrimsus Polda Sumsel, Rabu (29/11/2023).
Dihadapan Kapolda Sumsel Toha menyatakan, mendukung penertiban lokasi penyulingan minyak rakyat yang lebih dikenal dengan nama tempat masak atau refinery ilegal.
Hal tersebut disampaikan H Toha kepada media, berdasarkan kesadaran bahwa minyak tersebut milik negara yang harus dikelola dengan baik untuk sebesar-besarnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kondisi saat ini yang tidak tertib justru menimbulkan kerugian negara, karena tidak memberikan kontribusi bagi negara, baik berupa pajak, PNBP maupun iuran lainnya. Selain itu keberadaan refinery illegal juga berpotensi terjadinya kecelakaan yang bisa menimbulkan korban jiwa dan pencemaran lingkungan.
Investor refinery illegal tersebut, menurut H Toha kebanyakan adalah pendatang, bukan penduduk asli Sumatera Selatan.
Di wilayah tempat tinggal H Toha sendiri, di Desa Sungai Angit dijamin tidak ada lokasi refinery ilegal, walaupun berulang kali Toha mendapat intimidasi dari orang-orang yang menolak kebijakan tersebut.
Toha menyampaikan bahwa hasil produksi minyak rakyat di Kabupaten Muba dalam satu hari bisa mencapai 10.000 barrel, atau sekitar 1.590.000 liter, dan yang masuk ke BUMD Petro Muba hanya 1.500 barrel, atau sekitar 238.500 liter.
Jumlah meningkat lebih banyak dibanding sebelum Polda Sumsel melakukan penertiban terhadap refinery ilegal, yang hanya sekitar 400 barrel per hari.
Hal tersebut terjadi karena masyarakat lebih senang menjual minyak mentah mereka ke refinery illegal, karena harga belinya lebih tinggi dibanding yang dibayarkan oleh BUMD Petro Muba.
Selisih harga tergantung harga Indonesia Crude Price (ICP) yang fluktuatif, sehingga bilamana harga ICP senilai 80 USD per barrel, maka jumlah yang diterima BUMD Petro Muba dari Pertamina sebesar 70 persen dari harga ICP, yaitu Rp 5.283,- per liter dengan kurs Rp 15.000,- per USD.
Sedangkan BUMD Petro Muba membayarkan kepada masyarakat sebesar 82 persen dari jumlah yang dibayarkan Pertamina kepada BUMD Petro Muba, atau sekitar Rp 4.332,- per liter.
Sementara bilamana minyak mentah tersebut dijual ke refinery ilegal, bisa dibeli sampai harga Rp 6.000,- per liter.
Minyak hasil penyulingan dari refinery illegal tidak langsung dikonsumsi, namun diangkut ke gudang-gudang yang banyak tersebar di hampir seluruh Kabupaten dan Kota di Sumatera Selatan, kemudian di gudang tersebut, minyak hasil penyulingan refinery illegal tersebut dicampur dengan BBM Subsidi yang dibeli dengan menggunakan mobil-mobil yang telah dimodifikasi tangki BBM nya di SPBU, disini ditengarai ada kerjasama antara pelaku perdagangan minyak ilegal dengan pengelola SPBU.
Setelah dicampur, minyak tersebut dijual dengan harga jual minyak industri dengan kisaran harga Rp 14.000,- sampai Rp 15.000,- sehingga diperoleh keuntungan setidaknya sampai Rp 2.000,- per liternya.
Hal tersebut mengakibatkan langkanya BBM Subsidi yang seharusnya dinikmati oleh masyarakat yang berhak, sehingga Toha meminta pemerintah menerbitkan peraturan untuk melarang praktek tersebut, dan seluruh minyak rakyat dijual melalui BUMD Petro Muba ke Pertamina, sehingga ada kontribusi yang diberikan kepada negara maupun daerah.
Kapolda Sumsel Irjen Pol A Rachmad Wibowo menegaskan, bahwa pihaknya akan terus menindak tegas para pelaku refinery illegal, dan pergudangan yang digunakan untuk mencampur minyak hasil sulingan dengan minyak subsidi.
Sementara pihaknya masih masih memaklumi pertambangan minyak rakyat yang berjumlah sekitar 7.000 sumur dan mempekerjakan sekitar 35.000 jiwa, ditambah pekerja yang melansir menggunakan sepeda motor dari sumur ke mobil tangki, sejauh minyaknya dijual ke BUMD Petro Muba, sambil menunggu diterbitkannya regulasi dari pemerintah, dalam hal ini kementerian ESDM.
Dalam waktu dekat, Kapolda Sumsel juga akan konsolidasi dengan BUMD Petro Muba, Pertamina dan SKK Migas guna dapatnya ditemukan solusi yang terbaik bagi masyarakat maupun Pemerintah.
Dan memerintahkan seluruh Kapolres jajaran Polda Sumsel untuk menindak tegas SPBU dan para pelangsir BBM Subsidi dari SPBU yang dicurigai akan digunakan sebagai bahan campuran minyak hasil produksi refinery ilegal.
